Posbakum Pandeglang: Menjembatani Keadilan Hukum hingga ke Pelosok Desa
Majalah Banten– Akses terhadap keadilan bukanlah sekadar hak konstitusional yang tertulis di atas kertas. Ia adalah napas bagi kehidupan bermasyarakat yang beradab. Namun, bagi banyak warga di daerah, khususnya mereka yang tinggal di pelosok dan pedesaan, mendapatkan bantuan hukum yang terjangkau seringkali terasa seperti mimpi. Jarak, biaya, dan ketidaktahuan menjadi tembok tinggi yang memisahkan mereka dari keadilan. Menyadari jurang pemisah inilah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten menggenjot percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap sudut Kabupaten Pandeglang.
Mewujudkan Perintah Presiden di Tanah Seribu Kurcaci
Inisiatif yang digaungkan oleh Kanwil Kemenkumham Banten ini bukanlah program yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sebuah gerakan nasional yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI untuk meresmikan Posbakum secara serentak di seluruh 83 ribu desa dan kelurahan di Indonesia. Visinya jelas: memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam memperoleh pendampingan hukum, di mana pun mereka berada.
Pagar Butar Butar, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, dengan tegas menyuarakan komitmen ini. Data yang ia paparkan menunjukkan bahwa dari total 339 desa dan kelurahan di Pandeglang, baru 146 yang telah memiliki Posbakum. Artinya, masih ada hampir 200 wilayah yang warganya belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan bantuan hukum formal.
Baca Juga: Dalam Upaya Wujudkan Sekolah Ramah Anak, Lima SMP di Tangerang Dimonitor Ketat
“Percepatan Posbakum bukan sekadar angka, tetapi wujud kehadiran negara dalam memberi akses hukum yang adil bagi masyarakat,” tegas Pagar pada Kamis (23/10/2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa pembentukan Posbakum adalah soal keberpihakan negara kepada rakyatnya, terutama mereka yang rentan secara sosial dan ekonomi.
Sinergi: Kunci Membuka Gerbang Keadilan
Sebuah program pemerintah hanya akan menjadi wacana tanpa kolaborasi yang solid. Menyadari hal ini, Kemenkumham Banten tidak bekerja sendirian. Mereka aktif membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pandeglang. Respon positif datang dari Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi. Ia telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera bergerak.
Tugas DPMD adalah berkoordinasi dengan para kepala desa dan lurah di seluruh Pandeglang untuk melengkapi persyaratan administratif pembentukan Posbakum. Langkah ini krusial karena pemerintah desa dan kelurahan adalah ujung tombak yang memahami betul dinamika dan permasalahan hukum yang dihadapi warganya sehari-hari.
Sinergi tiga pilar—Kanwil Kemenkumham, Pemda, dan pemerintah desa/kelurahan—inilah yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya target 100% desa/kelurahan ber-Posbakum. Arahan Menteri Hukum RI pun secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi ini, termasuk melibatkan lembaga-lembaga hukum lokal seperti organisasi advokat dan perguruan tinggi.
